BANDUNG : Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Wilayah Aceh sekaligus Rektor Universitas Deztron Indodnesia (UDI), Prof Adjunct Dr Marniati SE MKes menyerukan kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih adil dan afirmatif terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan para dosen swasta di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABPPTSI III yang berlangsung di Bandung, 16-17 Juli 2025.
Dalam forum nasional itu, Prof Adjunct Dr Marniati menyoroti berbagai persoalan struktural yang masih dihadapi oleh PTS, terutama di daerah-daerah yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan dan kualitas pendidikan tinggi swasta.
“Sudah saatnya pemerintah menaruh perhatian serius terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan para dosennya, khususnya yang berada di daerah-daerah. PTS bukanlah pelengkap, melainkan pilar utama dan bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi nasional,” tegas Marniati dalam rilisnya diterima redaksi pada Kamis 24 Juli 2025.
Dalam laporan wilayahnya, beberapa isu krusial yang diangkat antara lain ketimpangan kuota mahasiswa baru akibat dominasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Universitas Terbuka (UT) yang berdampak langsung pada rendahnya minat calon mahasiswa ke PTS, biaya akreditasi LAM yang tinggi dan prosesnya yang dianggap tidak ramah, menjadi beban berat terutama bagi PTS kecil.
Masalah lainnya yang dihadapi PTS adalah ketidakmerataan akses KIP Kuliah mengakibatkan banyak PTS tidak mendapatkan kuota, minimnya bantuan dan hibah dari pemerintah yang lebih banyak mengalir ke PTN dan belum mengakomodasi keterbatasan PTS di daerah.
Kekurangan dosen tetap dan guru besar, serta keterbatasan akses beasiswa S3 bagi dosen swasta juga menjadi masalah PTS saat ini. Terakhir, rendahnya tingkat akreditasi dan kompetensi digital di kalangan PTS, termasuk lemahnya tata kelola yayasan penyelenggara pendidikan.
Prof Adjunct Dr Marniati mengajak pemerintah untuk menyusun kebijakan afirmatif berbasis zona dan kebutuhan ril PTS, termasuk simplifikasi skema hibah, peningkatan akses beasiswa S3 bagi dosen, serta sistem akreditasi yang lebih inklusif.
“Perguruan tinggi swasta adalah tulang punggung pendidikan tinggi di banyak daerah. Pemerintah tidak boleh abai terhadap realitas ini. Kami berharap adanya kemitraan yang sejajar dan kebijakan yang berpihak,” tambahnya.
Rakernas ABPPTSI III tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta khususnya di wilayah serta merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. “Kita tentu ingin PTS ini dapat terus berkembang dan maju serta menjadi agen perubahan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia guna mewujudkan Indonesia Emas,” kata Marniati.ril/nrd
