MEDAN : Dalam rangka peringatan Hari Maritim Seduni pada 25 September, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) sukses menyelenggarakan Dialog Kebangsaan Seri-2 pada Rabu (1/10/2025) di Sekretariat Jalan Pepaya Medan. Forum akademik ini spesifik mengulas tajuk “Budaya Maritim Pantai Timur Sumatera dan Keberlanjutan Laut Selat Malaka,” sebuah inisiatif vital yang selaras dengan tagline International Maritime Organization (IMO) : ” Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity “. Tema global ini, yang menekankan bahwa laut adalah entitas vital yang memerlukan tanggung jawab kolektif dan menawarkan potensi besar, menjadi landasan diskusi para pakar.
Ketua Umum PB. ISMI, Nizhamul, SE., MM., dalam sambutannya menekankan krusialnya menyoroti dampak isu kelautan global terhadap komunitas tradisional di Selat Malaka. Menurutnya, hal ini adalah bagian dari “Our Obligation” (Kewajiban Kita) untuk meninjau kembali harmoni budaya maritim Melayu dan Islam, serta mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Menanggapi seruan tersebut, narasumber utama, Rodhial Huda (Wak Yal), seorang pakar maritim nasional dari Natuna, menyajikan pandangan strategis. Ia memaparkan data bahwa wilayah laut Indonesia mencakup sekitar 71% hingga 75% dari total wilayah negara Indonesia, yang didominasi oleh perairan dan kepulauan, menjadikannya negara maritim dengan potensi kelautan yang sangat besar. Luas wilayah lautnya berkisar antara 5,8 hingga 6,4 juta kilometer persegi, yang meliputi perairan teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan perairan pedalaman. Kenyataan ini merupakan kekayaan nasional dan representasi dari “Our Ocean” (Lautan Kita).
Wak Yal berargumen bahwa kekayaan ini harus dimanfaatkan secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat (sebagai “Our Opportunity”), namun dengan prasyarat mutlak: tidak merusak ekosistem laut. Diskursus ilmiah mendalam, meliputi interpretasi makna laut bagi masyarakat adat, perspektif Islam, hingga serangkaian rekomendasi kebijakan. Tujuannya ialah mendorong transformasi masyarakat Indonesia agar mampu kembali menjadi bangsa pelaut sejati, sebuah wujud nyata pemanfaatan peluang kedaulatan maritim.
Rodhial Huda juga menguatkan konteks historis, mengingatkan tentang jejak peraturan laut dari Undang-Undang Laut Melaka abad ke-15, Amanna Gappa tahun 1676, hingga tonggak modern Deklarasi Djuanda 1957 dan pengesahan UNCLOS 1982. Bersama ISMI, Wak Yal menggagas untuk memperjuangkan pengembangan sektor pendidikan maritim (hukum, farmasi, penerbangan, dan perdagangan maritim) dan pembangunan infrastruktur (termasuk bandar udara laut dan peningkatan kapal berbendera Merah Putih).
Komitmen ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan “Our Opportunity” dalam pembangunan nasional yang berkeadilan. Gagasan ini didukung penuh oleh Ketua Dewan Pakar ISMI, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Ph.D., yang mendesak adanya seminar lanjutan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Selain itu, Ketua Dewan Penasihat ISMI, Dr. Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si., menekankan bahwa pemahaman maritim harus mencakup kemampuan memelihara ekosistem laut yang berkelanjutan, menguatkan makna dari “Our Obligation “.
Turut hadir pada dialog ini generasi muda dan pemerhati budaya Melayu dari Yayasan Pusaka Indonesia. Dialog yang dipandu oleh Tengku Ryo Rizqan, B.Mus.Ed. ini berhasil memantik diskusi mendalam mengenai pentingnya maritim nusantara, khususnya budaya dan masyarakat adat Melayu pesisir, termasuk persoalan sosiokultural masyarakat terkait laut.
Dimensi kearifan lokal Melayu yang merupakan inti dari keberlanjutan maritim di Selat Malaka semestinya terintegrasi penuh dalam gebrakan kebijakan nasional dan global. Kegiatan ini merupakan mukaddimah bagi langkah-langkah konkret ISMI ke depan, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum (Koordinator Program), Prof. Dr. Ir. Ilmi Abdullah, M.Sc.
Hadir dalqmmacara tersebut para tokoh Melayu baik secara daring maupun luring diantara Dr. T. Erry Nuradi, Prof. Djohar Arifin, Dr. Syakyan Asmara, Dr. Cici Wardhayani salah satu penggagas acara ini, Dtq Adil Haberham serta Tuan dan Puan pengurus dan anggota PB ISMI.nrd/lh/ismi
