MEDAN : Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Tokoh masyarakat Pantai Timur Sumatera Utara Drs. Daudsyah Munthe, MM mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang diduga antek-antek asing seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia.
Hal itu dikatakan Daudsyah dalam diskusi Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMASU), Rabu (23/10/2025) di AOBI Cafe Terrace Medan. Diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo dan Dampaknya bagi Pembangunan Wilayah Pantai Timur” itu selain Daudsyah Munthe ikut hadir memaparkan pikirannya Syarifuddinn Siba, SH, MHum, Drs Harun Al Rasyid, Muhammad Affan, SS, Drs Muadzad, HA Nuar Erde dan lain-lain.
Dalam paparannya Syarifuddin Siba mengatakan dahulu sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kehidupan masyarakat Pantai Timur melalui kesultanan yang berdiri di Wilayah Pantai Timur mulai dari Langkat sampai Labuhanbatu mempunyai kejayaan dalam bidang ekonomi dan kebudayaan.
“Jadi setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia dan para Sultan itu menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ini menjadi pilar penting dalam pembangunan Indonesia namun kejayaan itu runtuh akibat terjadinya malapetaka sosial yang dikenal dengan Revolusi Sosial itu,” kata Syarifuddinn Siba.
Menurut Siba, kini selama 80 tahun Kemerdekaan Indonesia tidak terlihat kemajuan yang berarti dalam masyarakat Pantai Timur. Malahan saat ini ditenggarai lahan-lahan dan sumber daya alam di wilayah Pantai Timur sudah dikuasai etnis Tionghoa. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo. “Kita harus mengingatkan Presiden Prabowo untuk membenahi hal ini dan mewaspadai adanya upaya-upaya pihak asing menguasai Sumber Daya Alam tersebut terutama kekayaan laut sepanjang Pantai Timur Sumatera Utara itu,” kata Siba lagi.
Sementara itu, Muhammad Affan mengatakan peranan masyarakat Pantai Timur harus digerakkan kembali dengan mengkaji ulang sejarah kejayaan kesultanan yang ada di wilayah Pantai Timur ini. Generasi muda harus mengetahui bahwa ada kejayaan masa lalu yang diperankan para Sultan itu.
“Saya terkejut ketika menemukan foto sebuah kapal dagang yang sedang sandar di pelabuhan Ajo Batu beruliskan Kotapinang. Fakta ini harus kita telusuri dengan melibatkan akademisi meneliti faktor ekonomi apa saja yang mengharuskan adanya kapal dagang tersebut. Untuk itu kita berharap masing-masing Kesultanan itu mengkaji ulang sejarahnya. Kita tahu saat ini para Sultan itu masih eksis dalam kehidupan masyarakatnya tapi tidak mempunyai kekuatan politik lagi, “kata Muhammad Affan.
Affan mengusulkan agar para ahli waris kesultanan itu bisa duduk bersama mendiskusikan upaya-upaya merevitalisasi dan mensinergikannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Perlu digagas untuk mengadakan pertemuan eksklusif para sultan itu dalam satu forum silaturrahim untuk menyusun petisi-petisi yang akan disinergikan dengan pemerintah.
Mengakhiri diskusi itu Daudsyah meminta agar Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinetnyan dari orang-orang yang diduga antek asing. Di publik sering kita dengar peranan orang-orang seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Bahli Lahadalia yang banyak membacking perampasan sumber daya alam itu. “Tangkap mereka dan ajukan ke pengadilan, baru kedaulatan ekonomi kita bisa dikembalikan ketangan Rakyat Indonesia, ” kata Daudsyah lagi. hrn/ril
