MEDAN : Ketua umum PB Jamaiyah Mahmydiyah li Thalabil Khairiyaj, Prof.Dr Fachruddin Azmi MA menyambut baik Keputusan Presiden mencabut izin 28 perusahaan HPL. Pihaknya juga menghimbau agar pemerintah meperhatikan nasib pekerja yang terdampak dari keputusan tersebut.
Demikian dikatakannya ketika ditemui sesaat menjelang rapat perdana Bidang Penelitian Pengkajian dan Pengembangan MUI Sumut beberapa hari yang lalu. “Kita dukung keputusan Presiden membatalkan atau mencabut izin sejumlah pemegang HPL karena diduga berdampak pada lingkungan,” ujarnya.
Prof DR Fachruddin Azmi MA yang juga Pembina Syiar Inspirasi Indonesia (SYIN), organisasi yang bergerak dalam Pemberdayaan Peradaban Keilmuan dan Kemanusiaan, menyatakan tentu perusahaan yang pernah mendapat izin
dan telah melakukan pemanfaatan lahan
tidak boleh abai dalam tanggung jawab
kemanusiaan dan peradaban.
Mereka juga berkewajiban untuk melakukan kompensasi atas kerugian warga di daerah terdampak dan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. “Serta mereka harus juga bertanggung jawab untuk ikut dalam program recovery lingkungan. Jangan ditinggalkan begitu saja,” tutupnya.
