MEDAN : Untuk memperkuat posisi keuangan daerah dan Bank Sumut, para rekanan atau kontraktor APBD harus diwajibkan memekai rekening Bank Sumut sebagai syarat kelengkapan dokumen proyek atau pepekerjaan.
Pemakaian rekening Bank Sumut tersebut juga untuk memperkuat posisi bank pembangunan daerah (BPD) dalam dunia perbankan. “Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut harus mengeluarkan kebijakan tersebut kepada Kepala OPD atau KPA dan PPK proyek APBD,” ungkap Kader Partai Demokrat Arief Tampubolon di Medan, Senin 17 Maret 2025.
Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon ini menilai Bobby Nasution sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Bank Sumut, bisa juga menginstruksikan kebijakan tersebut kepada Bupati dan Walikota di 33 kabupaten kota. Kebijakan rekening Bank Sumut sebagai syarat wajib rekanan proyek akan berdampak positif terhadap keuangan daerah, yang dipastikan akan bersaing dengan bank swasta dan bank milik pemerintah lainnya.
“Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang tergabung dalam Bank Himbara saat ini telah menyatu dalam Danantara. Selain itu juga ada bank swasta, dan BPD provinsi lain di Medan. Ini akan bisa mempengaruhi keuangan daerah dan Bank Sumut,” jelas Arief.
Jika tidak ada kebijakan dari Bobby Nasution, lanjut lulusan Lemhannas RI ini, maka APBD Sumut bisa saja akan berdampak negatif terhadap posisi Bank Sumut. “Proyek APBN yang ada di Sumatera Utara sudah jelas tidak memakai rekening Bank Sumut. Ditambah lagi bank swasta. Apa lagi BPD Aceh kini merambah luas di Kota Medan. Banyak rekenan APBD Sumut kabarnya menggunakan Bank Aceh untuk proyek yang dikerjakan,” kata Arief.
Arief pun berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution bersikap tegas untuk membuat kebijakan tersebut agar posisi keuangan daerah dan Bank Sumut makin kuat. “Kebijakan tersebut sangat positif untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten kota. Agar terlihat dampak positifnya dengan pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat,” ttutupnya. art/nrd
