MEDAN : Persoalan serius mencuat terkait pencantuman nama badan hukum PT. METRO ONE INDONESIA beserta nomor pengesahan AHU pada situs media online metro-onenews.com. Penggunaan identitas perusahaan tersebut kini dipertanyakan, menyusul adanya situs metroonenews.com yang juga mencantumkan identitas legalitas dan struktur resmi perusahaan.
Pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap PT. METRO ONE INDONESIA mempertanyakan atas dasar apa nama badan hukum dan nomor AHU perusahaan tersebut dicantumkan pada situs metro-onenews.com.
Apakah pengelola metro-onenews.com memiliki izin resmi? Apakah ada perjanjian kerja sama? Atau justru penggunaan identitas perusahaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berwenang?
Jangan sampai identitas badan hukum milik pihak lain digunakan seolah-olah menjadi bagian dari legalitas perusahaan sendiri.
DOKUMEN LEGALITAS ADA, IDENTITAS PERUSAHAAN JELAS
Berdasarkan dokumentasi halaman redaksi situs metroonenews.com, tercantum identitas PT. METRO ONE INDONESIA dengan sejumlah informasi legalitas, di antaranya:
– Akta Notaris Nomor 38 tanggal 12 September 2017.
– SK Kemenkumham Nomor AHU 0040021.AH.01.01 Tahun 2017.
– Keterangan perusahaan berdiri sejak 3 Juni 2013.
– Susunan direksi dan jajaran penanggung jawab perusahaan.
Sementara itu, pada situs metro-onenews.com, halaman kebijakan privasinya juga mencantumkan nama PT. METRO ONE INDONESIA dan nomor AHU yang merujuk pada identitas perusahaan tersebut.
Fakta pencantuman pada dua domain berbeda inilah yang menuntut penjelasan terbuka.
Jika memang memiliki hak menggunakan nama badan hukum tersebut, pengelola metro-onenews.com harus berani menunjukkan dasar legalitas dan dokumen persetujuannya. Jika tidak, persoalan ini patut diperiksa secara serius oleh pihak yang berwenang.
NAMA PERUSAHAAN BUKAN MILIK YANG BISA DIPAKAI SEMBARANGAN!
Pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap PT. METRO ONE INDONESIA menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan dianggap sebagai masalah kecil.
Nama badan hukum, nomor pengesahan AHU, dan identitas perusahaan merupakan hal yang berkaitan dengan kepastian hukum serta tanggung jawab korporasi.
Tidak boleh ada pihak yang secara sepihak menggunakan identitas perusahaan tanpa kejelasan kewenangan, apalagi jika pencantuman tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kepada masyarakat bahwa suatu media memiliki hubungan hukum atau berada di bawah badan hukum tertentu.
Masyarakat berhak mengetahui siapa sebenarnya badan hukum yang bertanggung jawab atas sebuah perusahaan pers.
Jangan sampai publik dibuat bingung oleh dua alamat situs berbeda yang sama-sama mencantumkan identitas badan hukum yang sama.
SIAP GUGAT KE PENGADILAN, BUKAN SEKADAR MEMBERIKAN PERINGATAN!
Pihak yang berkepentingan menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penggunaan nama badan hukum dan nomor AHU tanpa hak atau persetujuan yang sah.
Langkah hukum tersebut dapat dimulai melalui somasi resmi, permintaan penghentian penggunaan identitas perusahaan apabila terbukti tidak berwenang, hingga gugatan ke pengadilan sesuai dasar hukum dan bukti yang tersedia.
Persoalan ini bukan tentang persaingan antarmedia, bukan pula persoalan perebutan nama domain semata. Ini menyangkut kejelasan identitas badan hukum dan perlindungan hak pihak yang berwenang atas perusahaan.
Jika merasa memiliki hak, tunjukkan dokumennya. Jika memiliki izin, buktikan persetujuannya. Jangan hanya mencantumkan nama perusahaan dan nomor AHU tanpa mampu menjelaskan dasar hukumnya.
EMPAT PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PENGELOLA METRO-ONENEWS.COM
1. Siapa pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas situs metro-onenews.com?
2. Apa dasar hukum pencantuman nama PT. METRO ONE INDONESIA?
3. Apakah terdapat surat kuasa, izin tertulis, atau perjanjian kerja sama dengan pihak yang berwenang atas PT. METRO ONE INDONESIA?
4. Siapa yang memberikan kewenangan untuk mencantumkan nomor AHU perusahaan tersebut pada halaman kebijakan privasi?
Pertanyaan tersebut bukan untuk membangun opini sepihak, melainkan menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.
JANGAN BUNGKAM PERTANYAAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN KLARIFIKASI
Pengelola metro-onenenews.com harus diberikan ruang untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Namun, hak klarifikasi bukan berarti persoalan legalitas dapat dibiarkan tanpa jawaban.
Pihak yang berkepentingan menyatakan akan mempertahankan hak hukumnya dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke meja hijau apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Sebab, legalitas badan hukum bukan aksesori untuk mempercantik halaman website. Legalitas adalah identitas hukum yang membawa konsekuensi dan tanggung jawab.
Persoalan ini kini menunggu jawaban: atas dasar apa nama PT. METRO ONE INDONESIA dan nomor AHU-nya dicantumkan pada metro-onenews.com?
Redaksi: Pemberitaan ini berdasarkan dokumentasi tangkapan layar halaman redaksi metroonenews.com dan halaman kebijakan privasi metro-onenews.com. Seluruh dugaan masih memerlukan verifikasi dokumen dan klarifikasi pihak terkait. Hak jawab tetap terbuka sesuai ketentuan pers yang berlaku. tsy/ril
















