Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BeritaMedanNasional

Ngopi dan Diskusi Pagi Bersama Komisi VIII DPR RI Dalam Rangka Serap Aspirasi

5
×

Ngopi dan Diskusi Pagi Bersama Komisi VIII DPR RI Dalam Rangka Serap Aspirasi

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

MEDAN : Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menggelar pertemuan dan diskusi kebencanaan bersama pemerhati, aktivis dan relawan dalam kegiatan “Ngopi dan Diskusi Pagi di Rakan Kafe Jalan Gagak Hitam, Medan, Ahad (4//10/2026).

Pertemuan ini bertujuan menyerap langsung persoalan lapangan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Utara dan Indonesia.

Hadir dalam pertemuan: Muhammad Husni (Anggota Komisi VIII DPR RI), Abdul Haris Lubis (Mantan Kalaksa BPBD Sumut), Benny Y. Purnama (Pembina KOGANA Sumut), dan Abdul Aziz (Pemerhati Kebencanaan & Media).

Baca Juga :  Ingatkan Semua Pihak Jangan Intervensi Konflik UDA, Mahasiswa : Bila Tidak Berhadapan Dengan Kami

Empat Kesepakatan Penting:

1. Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana
Komisi VIII menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap regulasi kebencanaan. Persoalan tumpang tindih kewenangan, komando dan koordinasi antara BNPB dan BPBD di daerah saat tanggap darurat harus diperjelas dalam revisi undang-undang.

2. Relawan Dikelompokkan Berbasis Kompetensi
Pembina KOGANA Sumut mengusulkan agar organisasi relawan dipetakan berdasarkan kompetensi pada tiga tahapan:
– Pra Bencana:
– Pemetaan risiko, edukasi, mitigasi dan kesiapsiagaan.
– Saat Bencana: SAR, evakuasi, logistik, kesehatan dan pengungsian.
– Pasca Bencana: Rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.
Pembagian ini untuk mengoptimalkan SK Tim Terpadu yang telah ditandatangani Gubernur Sumut.

Baca Juga :  Perayaan HUT 81 RI IKAL SMAN 6 Meriah, Jadi Wadah Mempererat Silaturahmi Sesama Alumni

3. Pola Kerja Super Team dan Peran BMKG
Forum sepakat BPBD dan BNPB harus bekerja dengan pola Super team yang melibatkan BMKG, Basarnas, TNI, Polri, Pemda, akademisi, dunia usaha, media dan relawan. Khusus informasi peringatan dini BMKG, harus menjadi pedoman utama pengambilan keputusan BPBD dan diterjemahkan menjadi aksi kesiapsiagaan yang mudah dipahami masyarakat, bukan hanya untuk sektor pertanian atau proyek.

Baca Juga :  PB ISMI Titip Lestari Seni dan Alam Melayu Melalui Kemah Zapin VI

4. Bencana adalah Urusan Kemanusiaan
Seluruh unsur sepakat penanggulangan bencana harus lepas dari fragmentasi politik dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan, profesionalitas dan gotong royong.

Masukan dari forum ini akan dibawa Muhammad Husni sebagai bahan pembahasan di Komisi VIII DPR RI setelah agenda haji di Senayan selesai.azz/ril

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *